Mantan Aktivis: Soeharto Boleh Diturunkan, Jokowi Jangan

Politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko (VIVAnews/Muhamad Solihin)

Mantan aktivis pro demokrasi era Presiden Soeharto, Budiman Sudjatmiko, mengungkap perbedaan tuntutan mahasiswa yang berdemo hari ini, Rabu 20 Mei 2015, dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional, dengan zaman ketika menurunkan Soeharto dahulu. Budiman mengklaim, pada zamannya, tuntutan yang diusung jelas.

"Soeharto tidak bisa turun secara kontitusional, kita pakai cara-cara turun ke jalan untuk menuntutnya mundur," ujar Budiman yang sekarang menjadi anggota DPR dari PDI Perjuangan di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta Pusat.

Budiman mengatakan, agenda demo terkini berbeda dengan zaman Orde Baru. Ia dengan tegas mengatakan tidak setuju dengan tuntutan mahasiswa dan masyarakat yang menyuarakan untuk menurunkan Presiden Joko Widodo. 

"Saya tidak setuju pemerintahan diturunkan di tengah jalan di masa demokrasi seperti ini. Kalau tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, ya dikritik. Saya juga sering memberi kritikan ke pemerintah. Kawal pemerintah hingga selesai lima tahun," kata Budiman.

Politikus PDIP ini menilai pemerintah sekarang sudah berjalan dengan baik. Misalkan, Petral (Pertamina Energy Trading) dibubarkan, tahanan politik Papua dilepas, program Kartu Indonesia Sehat, dan lainnya.

"Hal positif itu tidak bisa digelontorkan sekaligus, satu per satu," ujar Budiman.

Menanggapi demo di Istana Negara hari ini bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, Budiman merespons positif. Dia menegaskan, mengkritik pemerintah boleh-boleh saja namun tidak sampai menjatuhkan.

"Presiden kan bukan penjahat atau pelanggar konstitusi sehingga harus dijatuhkan" tuturnya.(news.viva.co.id)

IKUTI BERITA KLIK