Dahlan dan Pejabat Era SBY Jadi Tersangka, Dendam Politik?

Mantan Direktur Utama PT PLN (Persero), Dahlan Iskan, seusai memenuhi panggilan pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, 4 Juni 2015. Dahlan diperiksa sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan dan pembangunan gardu induk Jawa Bali dan Nusa Tenggara tahun anggaran 2011-2013. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

Jakarta - Peneliti Pusat Kajian Anti-Korupsi Fakultas Hukum (Pukat) Universitas Gajah Mada Hifdzil Alim meminta Presiden Joko Widodo membongkar kasus korupsi tanpa menyelipkan kepentingan politik balas dendam kepada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. 

Hifdzil menilai penegakkan hukum terhadap kasus korupsi seringkali dipakai alat politik bagi pemerintah.

"Jangan sampai pembongkaran korupsi karena pemerintah tak suka pemerintahan sebelumnya, sehingga apa saja dikorek-korek," kata Hifdzil saat dihubungi Tempo, Senin, 8 Juni 2015.

Beberapa menteri Kabinet Indonesia Bersatu yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Kepolisian dan Kejaksaan. 

Sejak pemerintahan Jokowi, ada dua mantan  bawahan SBY yang tersangkut korupsi, yaitu Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana dan mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara sekaligus Direktur Utama PT PLN (Persero) Dahlan Iskan.

Markas Besar Kepolisian menetapkan Denny sebagai tersangka pada akhir Mei lalu. Ia dituduh bertanggung jawab terhadap pengadaan sistem payment gateway atau pembayaran pembuatan paspor elektronik tahun 2014. 

Pekan lalu, Kejaksaan Tinggi kembali menetapkan Dahlan Iskan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek gardu induk di Jawa dan Bali tahun 2011-2013.

Hifdzil mengatakan pemerintah harus bisa mendorong penegak hukum untuk bertindak profesional memberantas korupsi. Ia khawatir pemberantasan korupsi justru jadi alat serang elit politik. 

"Jika terbukti hanya jadi alat politik, maka masyarakat tak lagi percaya pada penegak hukum," kata dia. "Yang rugi adalah penegak hukum. Masing-masing pihak mengira mereka tak professional."(tempo.co)

IKUTI BERITA KLIK