Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie memastikan ada sanksi tegas terhadap anggota Fraksi Partai Golkar yang mendukung pilkada langsung saat sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/9/2014) dini hari.
Menurut Ical, sanksi tersebut akan dibahas dan diberikan oleh mahkamah Partai Golkar. Aburizal menhelaskan, anggota Fraksi yang membelot itu jumlahnya sangat kecil dan tak signifikan. Di luar itu, Ical mengatakan, Golkar solid mendukung pilkada melalui DPRD.
"Pasti ada tindakan, ada sanksi keras. Nanti mahkamah partai yang putuskan," kata Aburizal, seusai memberi pengarahan pada anggota DPR terpilih periode 2014-2019 dari partai Koalisi Merah Putih, di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (26/9/2014) sore.
Diberitakan sebelumnya, ada 11 anggota Fraksi Golkar yang berbeda sikap dengan keputusan Golkar mendukung pilkada melalui DPRD. Dari 11 anggota Fraksi Golkar itu, salah satunya adalah Poempida Hidayatullah.
Poempida menyebutkan, dua rekannya, Agus Gumiwang dan Nusron Wahid, juga memilih sikap berbeda dari fraksi. Nama lainnya yang disebut Poempida adalah Emil Abeng, Neil Iskandar, Oheo Sinapoy, Gusti Iskandar, Zainudin Amali, Chairuman Harahap, Nudirman Munir, dan Taufik Hidayat.
Menurut Poempida, dia bersama 10 anggota fraksi lainnya memutuskan untuk membelot karena menilai, rakyat seharusnya mendapatkan hak konstitusional untuk memilih kepala daerah secara langsung. Berdasarkan hasil voting, kubu pendukung Pilkada melalui DPRD menang dan RUU Pilkada disahkan menjadi Undang-Undang.
Sumber : Kompas.com
IKUTI BERITA KLIK
