RESHUFFLE KABINET: Jokowi Geram, Menteri Ini Terancam Digusur

Presiden Joko Widodo (Jokowi). TEMPO/Subekti

Jakarta - Salah satu persoalan yang mengusik Joko Widodo untuk segera merombak kabinetnya adalah waktu tunggu kontainer saat dibongkar dari kapal hingga keluar dari kawasan pelabuhan (dwelling time). Jokowi, pada Rabu dua pekan lalu, geram saat mengetahui dwelling time itu terlalu lama dan sempat mengancam akan mencopot menteri yang tak becus bekerja.

“Kalau sudah sulit, ya, pergi saja. Bisa saja dirjen-nya saya copot, bisa saja pelaku di lapangan saya copot, bisa juga menterinya saya copot," kata Jokowi setelah keluar dari Ruang Planning and Controlling di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu itu.

Saat itu Jokowi mendapati bahwa dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok sekitar 5,59 hari. Hal ini membuat daya saing Indonesia jauh tertinggal dari negara lain. Akibatnya, timbul inefisiensi hingga Rp 780 triliun.

Setidaknya enam menteri terseret dalam kasus dwelling time ini karena terkait dengan kepengurusan izin ekspor-impor barang. Keenam menteri itu adalah Menteri Koordinator Maritim Indroyono Soesilo, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, serta Menteri Perindustrian Saleh Husin.

Masalah dwelling time ini muncul lagi dalam rapat Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat dengan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II Richard Joost Lino, kemarin. Lino menjelaskan peristiwa Jokowi marah besar di ruang satu atap di Pelabuhan Tanjung Priok pada 17 Juni lalu itu adalah sandiwara. Sebab, selama ini, ruangan yang dikunjungi Jokowi tersebut selalu kosong.

Bahkan, sehari sebelum Jokowi berkunjung, Lino mengaku bertemu dengan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan berkeliling Tanjung Priok. Saat itu mereka mendapati ruangan kosong dan melapor kepada Presiden. Namun, saat Jokowi datang keesokan harinya, ruangan itu seolah beroperasi dengan baik. "Dan banyak petugas di sana,” ujar Lino, kemarin.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan Direktorat Jenderal Bea-Cukai, yang berada di bawah struktur organisasinya, hanya berperan kecil dalam persoalan dwelling time. Waktu bongkar-muat yang lama terjadi saat pre-clearance atau post-clearance yang ditangani Pelindo atau otoritas pelabuhan.

Untuk menekan dwelling time, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengusulkan agar barang sama sekali tak boleh menginap di terminal. Sedangkan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel memastikan bakal memperketat arus impor barang dengan memberlakukan surat izin impor sebelum barang tiba di Indonesia.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Suharso Monoarfa, menyatakan pihaknya turun tangan dalam mencari akar masalah dwelling time sejak 2-3 bulan lalu. Tim ini akan mendata Pelindo I-IV serta kementerian dan lembaga yang terkait dengan hal tersebut. “Hasil kajian kami akan dilaporkan ke Presiden akhir bulan ini.”(tempo.co)

IKUTI BERITA KLIK