Petral Sulit Bubar, Faisal Basri Sebut Intervensi Mantan RI-1

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) berbincang dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (ketiga kanan) disaksikan oleh Ibu Ani Yudhoyono (kanan) dan Mantan Wapres Boediono (kiri) saat pembukaan kongres Partai Demokrat ke-IV di Hotel Shangrila, Surabaya, Jawa Timur.

Pertamina Energy Trading Limited (Petral), anak usaha PT Pertamina (Persero) yang melakukan kegiatan impor minyak telah berulangkali disebut Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) menjadi sarang mafia migas dalam berburu rente. 

Wacana pembubaran Petral sendiri sudah digulirkan sejak Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipimpin oleh Dahlan Iskan pada 2011, namun baru kali ini mantan Ketua Tim Reformasi Faisal Basri berani menyebut nama pejabat yang menghalangi niat Dahlan tersebut.

Faisal menuturkan, baik Dahlan maupun mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan memiliki niat yang baik dalam mengubah praktik-praktik impor migas yang tidak sesuai dengan ketentuan oleh Petral. Menurutnya, Karen ingin memperkuat fungsi Integrated Supply Chain (ISC) untuk impor melakukan impor minyak Pertamina, namun ternyata dipreteli oleh para pemburu rente sehingga fungsi impor ISC dialihkan ke Pertamina Energy Services (PES), anak usaha Petral di Singapura.

“Ada pertarungan mafia di belakang ini. Karen juga dibelenggu oleh satu kekuatan besar yang tidak bisa dikendalikan. Menteri ESDM terdahulu sampai Presiden intervensi. Ingat Dahlan coba bubarkan Petral, langsung kuncup. Ada satu kekuatan yang tidak setuju, tetapi tiga kali dipanggil SBY akhirnya tidak dibubarkan,” kata Faisal di Jakarta, Minggu (17/5).

Dukungan Jokowi

Oleh karena itulah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyatakan dukungannya jika Pertamina hendak melakukan audit investigasi atas bisnis impor minyak yang dilakukan Petral di masal lalu. Sudirman menyebut selama ini Pertamina dan Pemerintah Indonesia diposisikan para trader minyak yang memasok Petral sebagai pihak yang lemah karena bisa diatur untuk terus melakukan pembelian spot, bukan berdasarkan kontrak jangka panjang.

“Oleh karena itu kami ditanya banyak hal urusan mafia ini oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dulu banyak kegiatan inisiatif yang tidak tuntas selesai di level Presiden. Jadi sepanjang pemimpin nasional lurus, persoalan teknis untuk memperbaiki supply chain tidak lepas dari keterbukaan Presiden Jokowi,” kata Sudirman.(cnnindonesia.com)

IKUTI BERITA KLIK