Presiden terpilih Joko Widodo memiliki strategi sederhana atas skenario penjegalan di parlemen oleh koalisi merah putih. Strategi itu terkait kepercayaan publik terhadap pemerintahannya.
"Hanya mendengar apa mau rakyat, dekat saja dengan rakyat. Itu saja," ujar dia di Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2014).
Kendati demikian, Jokowi tidak mau pusing soal wacana penjegalan itu. Sebab, pemerintah Indonesia kini menganut sistem presidensial, yakni presiden berkuasa penuh atas jalannya roda pemerintahan.
Jokowi menegaskan bahwa semangat yang harus dibangun yakni semangat membangun bangsa dan menyejahterakan rakyat, bukan semangat jegal menjegal pemerintahan. "Ini demi rakyat dan negara, bukan untuk kepentingan Jokowi, loh. Saya ndak ngerti ada pemikiran seperti itu. Kalau mau, nanti baru tarungnya lima tahun lagi," tutur Jokowi.
Sejumlah pengamat politik memang menilai, jika Koalisi Merah Putih (KMP) menguasai jabatan pimpinan MPR, dikhawatirkan akan dimanfaatkan untuk menghambat pelantikan presiden terpilih Joko Widodo, pada 20 Oktober mendatang. Koalisi Indonesia Hebat yang mendukung Jokowi-Jusuf Kalla mengalami kekalahan berturut-turut di parlemen.
Pertama, kalah voting revisi UU MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3). Kedua, kalah voting RUU Pilkada. Ketiga, ditolaknya gugatan KIH atas UU MD3. Keempat dan kelima, yakni paket pimpinan DPR dan MPR berasal dari Koalisi Merah Putih. Kubu Jokowi-JK kalah 5-0 atas Koalisi Merah Putih.
Sumber : Kompas.com
IKUTI BERITA KLIK
