Ahok: Memang Kepala Dinas Perhubungannya Perlu Diganti

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota, Rabu (25/3/2015). Kompas.com/Kurnia Sari Aziza

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku memiliki alasan lain untuk memecat Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Kadishubtrans) DKI Benjamin Bukit. Setelah dianggap tidak memiliki tindakan tegas pada peredaran Taksi Uber, Benjamin juga dinilai tidak mampu sigap melaksanakan lelang tender pelaksana Electronic Road Pricing (ERP) di dua lokasi.  

"Kami evaluasi, ganti orang Dishubnya saja. Memang Kepala Dinas Perhubungannya perlu diganti," kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (16/6/2015).  

Saat ditanya perihal keberlanjutan pelaksanaan lelang tender perusahaan penyedia teknologi ERP, Basuki enggan menjelaskan detail. Yang pasti, lanjut dia, lelang tender tersebut meleset dari target awal. 

Sedianya Dishubtrans DKI melakukan lelang tender perusahaan penyedia teknologi ERP pada bulan Juni ini. Namun, hingga kini lelang itu belum juga terlaksana. 

"Sudah enggak bisa lagi kayaknya (lelang di bulan Juni). Orangnya (Kadishubtrans) penakut," kata Ahok, sapaan Basuki.  

Diberitakan sebelumnya, Basuki merasa optimistis dapat menyelesaikan lelang serta merealisasi ERP dengan cepat karena telah mendapat jaminan dari Presiden Joko Widodo. 

Presiden telah mengeluarkan Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 38 Tahun 2015 yang mengatur tentang kerjasama infrastruktur dengan pihak ketiga. 

Sehingga pembayaran oleh pemerintah baru dapat dilaksanakan setelah pihak ketiga membangun infrastruktur. 

Adapun dua perusahaan asing yang telah melakukan uji coba peralatan ERP di jalur Sudirman-Thamrin dan HR Rasuna Said adalah Kapsch Holdings (Austria) dan Q-Free (Norwegia).

Apabila ada perusahaan lain yang teknologinya lebih canggih dibanding dua perusahaan tersebut, maka perusahaan itu bisa menjadi pemenang pengadaan teknologi ERP di Jakarta.(kompas.com)

IKUTI BERITA KLIK