Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan terjadinya defisit anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2014 disebabkan karena Dinas Pelayanan Pajak salah memprediksi penghasilan pajak pribadi warga.
Menurut Basuki, Dinas Pelayanan Pajak memprediksi pajak penghasilan pribadi warga mencapai Rp 17 triliun. Angka itu diperkirakan karena warga Ibu Kota memiliki banyak rumah, apartemen, dan kendaraan pribadi.
"Tetapi nyatanya, orang Jakarta itu punya banyak rumah, mobil, dan apartemen. Tetapi banyak juga yang enggak punya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan enggak bayar pajak," kata Basuki, di Balaikota, Rabu (5/11/2014).
Pria yang akrab disapa Ahok itu menegaskan, permasalahan warga yang tidak memiliki NPWP dan tidak membayar pajak dibahas dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) bersama Presiden Joko Widodo, Selasa (4/11/2014) kemarin.
Pemprov DKI akan bekerjasama dengan Polri, Kementerian Keuangan serta Dirjen Pajak untuk mendorong penerimaan pajak daerah. "Menteri Keuangan minta kami untuk mengejar warga yang tidak bayar pajak. Saya harapkan, tahun depan (penerimaan pajak) bisa lebih baik," kata Basuki.
Koordinasi dengan kepolisian, kata dia, untuk memberi sanksi kepada warga yang tidak membayar pajak. Serta untuk mengawasi adanya oknum Dinas Pelayanan Pajak DKI yang diduga "bermain" dengan restoran-restoran di Jakarta.
"Permainan" antar oknum ini, kata Basuki, mengakibatkan target penerimaan pajak tidak tercapai.
"Kami akan seret ke polisi untuk restoran yang menipu-nipu mengaku sudah bayar pajak. Buat oknum Dinas Pajak yang 'bermain' dengan restoran, ya seluruh TKD (tunjangan kinerja daerah)-nya hilang," ucap pria yang biasa disapa Ahok itu.
sumber : kompas.com
Baca Juga : Ahok Minta 50 Auditor BPKP
IKUTI BERITA KLIK
