"Saya kira pemebntukan Kemenko maritim merupakan sebuah keharusan di pemerintahan yang baru, karena mengemban tugas mengkoordinasikan seluruh urusan kelautan," terangnya saat ditemui di Jakarta, Sabtu (25/10/2014).
Dia menerangkan, urusan kelautan bukan hanya persoalan perikanan. Meski memang, sektor tersebut juga sangat penting dalam menopang perekonomian nasional.
"Urusan kelautan itu mencakup sektor pariwisata, perhubungan laut, perdagangan perindustrian, pertambangan, hingga keamanan. Kalau tidak mampu mengintegrasikan, ya kita tidak akan mampu menjadi bangsa maritim," pungkasnya.
"Sekarang seperti izin pengusaha perikanan ingin menangkap ikan, itu harus dari tiga kementerian, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian komunikasi dan informasi. I bagaimana sekarang membuat perizinan ini menjadi satu atap sehingga tidak ada saling menyalahkan," terangnya.
Arif juga menjelaskan, terdapat 12 kementerian yang terlibat dalam pengawasan kelautan. Meski terdapat Badan Koordinasi Keamanan Laut (Barkokamla), dia menilai instansi tersebut belum secara efektif melakukan tugasnya di bidang pengawasan.
Untuk itu, dengan adanya Kementerian Koordinator Bidang Maritim, dia berharap koordinasi dan pengawasan urusan kelautan dapat lebih tersinkronisasi.
sumber : liputan6.com, image : KOMPAS/ICHWAN SUSANTO
IKUTI BERITA KLIK
