Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali "bersih-bersih" birokrasi. Kali ini, dia mencopot tiga pegawai negeri sipil eselon IV dari Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (ULP) DKI dari jabatannya.
"Iya (benar dicopot). Enggak tahu (PNS yang dicopot) ditaruh di mana (jabatan baru)," kata Basuki di Balaikota, Kamis (23/10/2014). Dia mengatakan, ketiga PNS itu terbukti meminta sogokan berupa komisi kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI yang ingin mengajukan lelang pengadaan barang dan jasa.
Apabila SKPD tidak memenuhi permintaan pegawai itu, tutur Basuki, permohonan lelang tender tidak diproses. Sebaliknya, saat permintaan sogokan itu dipenuhi, maka proses permohonan lelang tender pun dipercepat.
Basuki mengaku sejak awal sudah tidak sepakat dengan mekanisme pembentukan ULP DKI. Saat itu, Basuki memberi saran kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta I Made Karmayoga agar menyelenggarakan seleksi terbuka atau lelang jabatan bagi pegawai ULP DKI.
Namun, karena keterbatasan waktu, pegawai ULP DKI diambil dari anggota ULP tiap-tiap SKPD. "Mereka (SKPD) masing-masing kirim dua pegawai jadi pegawai ULP. Kalau pegawainya masih ikut (budaya) lama (dengan menyogok), ya pasti berkas (lelang) ditahan-tahan," kata Basuki, yang tak menutupi kekesalannya.
Pada kesempatan berbeda, Kepala BKD DKI Jakarta I Made Karmayoga mengatakan, tiga pegawai yang dicopot Basuki telah dimutasi ke jabatan lain. Dia menyebutkan, mereka dipindah ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar dan PB) DKI, Biro Umum, serta Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Kendati demikian, Karmayoga enggan menyebutkan nama pegawai yang dimutasi. "Mereka dimutasi karena masalah disiplin, indisipliner," kata Made.
sumber : kompas.com
IKUTI BERITA KLIK
