Pembelian Lahan Dinilai Janggal, Ini Penjelasan Ahok

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. (Foto: M Rodhi Aulia)

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama kecewa dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut pembelian lahan di Rumah Sakit Sumber Waras kemahalan. Ahok tetap meyakini tak ada kesalahan dalam pembelian lahan seluas 3,8 hektare itu.

"Kemarin saya sewot itu apa? Dia kasih rekomendasi, satu, dia bilang pembelian lahan RS sumber waras kemahalan," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (8/7/2015).

Mantan Bupati Belitung Timur mengungkapkan, mulanya RS Sumber Waras menjual lahan tersebut kepada Ciputra Group dengan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2013. Karena mengalami kerugian, Ciputra Group kembali menjualnya kepada Pemprov DKI dengan harga NJOP tahun 2014.

Menurut Ahok, BPK tidak bisa membandingkan harga NJOP lahan tersebut saat dijual kepada Ciputra Group pada tahun 2013. Karena harga NJOP terus meningkat.

"Saya bilang ke Ciputra Group, jual (tanah) ke kami deh, kita mau bangun rumah sakit kanker. Harga berapa? Dia bilang NJOP saja. Tahun 2012, 2013 waktu dengan Ciputra, sama tahun 2014 beda gak harganya? Ya beda harganya, tanah kan naiknya tiap tahun banyak," ungkapnya.

Ahok tetap meyakini tak ada kesalahan dalam pembelian lahan di komplek RS Sumber Waras. Ia mengklaim pembelian tanah sudah sesuai peraturan.

"Keputusan Presiden (Keppres) No 40 Tahun 2014, pembelian tanah dibawah lima hektare, selama harganya appraisal dan bersertifikat bisa langsung dibeli," tandas dia.

Bahkan, mantan anggota DPR Komisi II itu menantang BPK untuk mengaudit pembelian lahan tersebut. ‎ "Saya bilang, kalau mereka merasa kami curang di NJOP, anda audit dong. Tahun 2013-2014 naik NJOP-nya wajar gak? Kan NJOP ada rumusnya, kira-kira 80% mendekati harga pasar. Berarti NJOP kami pasti di bawah harga pasar, lalu kita appraisal, appraisalnya tetap lebih tinggi daripada harga NJOP," imbuhnya.

BPK sempat memberikan rekomendasi untuk membatalkan transaksi karena pembelian lahan tidak sesuai dengan NJOP. Namun, Ahok menolak.

"Kalau batalkan transaksi berarti kita kehilangan tanah dong? Terus saran BPK apa lagi? Karena DKI banyak tanah? Buat apa beli tanah lagi? Sejak kapan BPK ngatur-ngatur kita beli tanah," tandasnya.(metrotvnews.com)

IKUTI BERITA KLIK