FBR: Mulut Ahok Bikin Masyarakat Jakarta Berubah

Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) yang berasal dari FPI, FUI, FBR dan organisasi masyarakat lainnya berunjuk rasa di depan gedung DPRD DKI Jakarta, 1 Mei 2015. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta - Gerakan Masyarakat Jakarta yang merupakan perkumpulan organisasi masyarakat keagamaan di ibu kota menyatakan akan terus mendorong DPRD DKI mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Lutfi Hakim, Ketua Umum Forum Betawi Rempug, salah satu organisasi masyarakat yang bergabung dalam GMJ, mengatakan kelompoknya berharap HMP dilanjutkan agar mendapat respons dari Presiden Jokowi.

"Kami ingin HMP dilanjutkan untuk mengambil tindakan kepada Ahok, agar (DPRD) meminta Presiden menurunkan Ahok sebagai Gubernur DKI," kata Lutfi kepada CNN Indonesia, Kamis (4/6). (Baca juga Ucapan Ahok ke Jokowi: Kalau Saya Dipecat, Bapak yang Teken SK)

Jika pada awal pencalonan Ahok sebagai Gubernur beberapa ormas yang tergabung dalam GMJ mengecam Ahok karena latar belakang agama dan etnis, kali ini FBR menegaskan hal tersebut sudah bukan menjadi perhatian utama organisasinya.

"Ini bukan persoalan pribumi atau nonpribumi, muslim atau bukan muslim, tapi bacotnya Ahok yang tidak bisa diatur itu yang menjadi soal," ujarnya. (Lihat: Mulut Ahok Harimau Ahok)

Lutfi menilai gaya bertutur Ahok akhirnya membentuk warga Jakarta seperti masyarakat politik yang selalu terlibat dengan politik pemerintah. Padahal warga ibu kota harusnya mendapat posisi sebagai masyarakat sosial. 

"Karena bacotnya itu warga Jakarta akhirnya dilihat sebagai masyarakat politik. Ya akhirnya Ahok mainin masyarakat Jakarta dengan politiknya," kata Lutfi.

Tak hanya itu, FBR pun menilai Ahok telah membuat banyak peraturan baru sebagai Gubernur. Sayangnya, menurut mereka, peraturan itu tidak dipersiapkan dengan baik. "Mulutnya saja yang besar, tenaga dan keahilannya ternyata tidak besar," ujarnya.

FBR mengatakan organisasinya sadar benar bahwa Indonesia bukanlah negara agama, melainkan negara Pancasila. Oleh karena itu Lutfi yakin DPRD DKI Jakarta akan mengambil sikap tegas kepada Ahok. "Kami masih percaya dengan konstitusi. Makanya, kalau bisa sebelum lebaran DPRD sudah kasih tindakan ke Ahok," ujarnya.

Ahok sendiri cuek saja dengan hak menyatakan pendapat yang hendak digelontorkan DPRD DKI Jakarta terhadapnya.(cnnindonesia.com)

IKUTI BERITA KLIK