Biaya MRT Diperkirakan Membengkak, Ahok Mengaku Tidak Masalah

Lokasi proyek pembangunan mass rapid transit di Jalan Sudirman, Jakarta. Al

JAKARTA - Biaya pembangunan mass rapid transit (MRT) di Jakarta terancam membengkak hingga sebesar 12,5 juta yen atau setara Rp 1,3 triliun. Hal ini dikarenakan adanya masalah pembebasan tanah yang membutuhkan biaya lagi.

Lantas apa kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait hal ini?

"Jadi kalau dalam kontrak rancang bangun, dia kan tidak melakukan sounding (memperkirakan) segala macam, soal tanah," kata Ahok, di acara pencanganan HUT DKI ke-488 di Museum Fatahilah, Jakarta Barat, Minggu (31/5/2015).

Karena tidak ada pendugaan sebelumnya dalam kontrak rancang bangun, Ahok mengatakan maka kemungkinan akan adanya pembengkakan biaya pembangunan bisa saja terjadi. Selain pembengkakan, Ahok juga penyebut pengurangan biaya dapat pula terjadi.

"Itulah kelebihan kekurangan lelang dengan sistem rancang bangun. Tapi enggak apa-apa, yang penting barangnya (MRT-nya) jadi," ujar Ahok.

Tak kunjung tuntasnya pembebasan lahan di sejumlah tempat, perubahan terhadap standar penggunaan besi baja, dan perubahan rancangan, menyebabkan membengkaknya biaya MRT sebesar Rp 1,3 triliun. Besaran tersebut didapat dari hasil penghitungan konsultan Jepang yang membawahi proyek pembangunan MRT tahap satu.

Hal itu disampaikan Asisten Sekretaris Daerah DKI Jakarta Bidang Pembangunan Mara Oloan Siregar seusai mengadakan rapat dengan direksi PT MRT Jakarta.

"Ada penambahan biaya Rp 1,3 triliun. Itu perkiraan sementara," ujar Oloan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (26/5/2015).

Khusus untuk masalah pembebasan lahan, Oloan membenarkan hal itu terkait dengan permintaan warga di Cipete dan Jalan Haji Nawi, Jakarta Selatan, yang meminta harga pembebasan lahan jauh di atas nilai jual obyek pajak (NJOP). Tak kunjung tuntasnya pembebasan lahan di kedua lokasi itu menyebabkan kontraktor proyek harus mengalami kerugian karena tidak bisa mengakses lokasi pekerjaannya. Dengan demikian, mau tidak mau harus dilakukan perpanjangan kontrak.

Sementara khusus untuk masalah yang terkait dengan perubahan terhadap standar penggunaan besi baja dan perubahan rancangan, Oloan mengaku kurang memahami persoalannya secara teknis. Namun, ia menyebut keduanya berhubungan dengan konstruksi antigempa. Oloan mengatakan, nantinya Pemprov DKI dan pemerintah pusat akan mendiskusikan perihal pihak yang akan menanggung biaya tambahan itu.

"Nanti ada tim yang akan menentukan. Koordinasi antara Pemprov, Kemenhub, BPKP bahas juga dari mana sumbernya," ucap dia.

Biaya pembangunan MRT tahap pertama dikucurkan dalam dua tahap oleh Pemerintah Jepang. Kucuran pertama sebesar 50 miliar yen dan kucuran yang kedua sebesar 75 miliar yen. Rute MRT tahap satu akan menghubungkan Lebak Bulus-Bundaran HI. Rute yang membentang sepanjang 9,8 kilometer ini direncanakan akan beroperasi paling lambat pada tahun 2018.(kompas.com)

IKUTI BERITA KLIK