Ahok: Keberhasilan Tidak Diukur dari Serapan Anggaran

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (VIVA.co.id/Muhamad Solihin)

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak mau menjadikan faktor serapan anggaran sebagai indikator berhasil atau gagalnya roda pemerintahan yang ia pimpin.

Menurut Ahok, besarnya serapan anggaran tak bisa selalu diartikan sebagai tanda keberhasilan pembangunan. Karena, besarnya serapan anggaran justru perlu dicurigai sebagai indikasi keberadaan korupsi atau tindakan penggelembungan anggaran.

Hal ini dikarenakan lambatnya proses lelang di pemerintahan yang menyebabkan anggaran tak akan mudah dan begitu saja terserap.

"Biasanya yang ada permainan, beli barangnya cepet, karena lelangnya sudah disusun oleh swasta," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jum'at, 26 Juni 2015.

Ahok mengatakan, strategi pelibatan pihak swasta yang sering ia lakukan, justru dapat membuat berbagai program pembangunan di DKI bisa terrealisasi lebih cepat tanpa banyak terkendala. Ia mencontohkan, diterimanya sumbangan dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) berupa sebuah bus tingkat dari PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. yang ditujukan untuk menambah jumlah armada bus pariwisata yang dioperasikan oleh PT. Transportasi Jakarta.

"Saya kalau dapat bus seperti ini kontribusi serapan anggarannya berapa? Nol," ujar Ahok.

Ahok mengatakan, bila tidak dinilai secara kuantitatif, cara yang ia lakukan ini sebenarnya jauh lebih menguntungkan. DKI tak perlu mengeluarkan anggaran untuk membeli bus. Namun, warga bisa tetap menikmati layanan yang diberikan oleh DKI dengan adanya bus itu.

"Bagi saya bukan soal portofolio berapa serapan anggaran. Tetapi berapa banyak warga DKI yang bisa menikmati bertambahnya pelayanan," ujar Ahok menambahkan.

Ia menyatakan, dia tak peduli jika banyak pihak yang mempermasalahkan rendahnya serapan anggaran DKI di masa pemerintahannya sebagai Gubernur. Ia bahkan mengatakan, sumbangan dari perusahaan swasta untuk Pemerintah Provinsi DKI hingga saat ini masih kurang.

Menurut dia, perusahaan swasta harus lebih banyak lagi menyumbangkan bus ke Jakarta. Ia menargetkan, warga DKI bisa terus dilayani bus-bus yang melintas di setiap halte setiap 10 menit sekali.

"Jadi ini enggak cukup. Kita minta sumbangan lagi. Kita pengen bus-bus seperti ini ada sebanyak mungkin."(news.viva.co.id)

IKUTI BERITA KLIK