Ahok Ancam Copot Kadishub DKI, Ini "Dosa-dosanya"

Dok: Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. rimanews

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengancam akan mencopot jabatan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), karena dinilai lambat menindak tegas keberadaan jasa pemesanan taksi online bernama uber taksi.

Uber taksi memang telah lama membuat gerah Ahok, sapaan akrab Gubernur. Sebab, karena ilegal secara izin, dikhawatirkan sulit mencari penanggungjawab ketika terjadi hal buruk kepada warga yang menggunakan jasa taksi tersebut.

"Makanya Dishub nih. Nanti kalau enggak bisa tegas diganti paling Kepala Dishub," ujarnya di Balai Kota Jakarta, Senin (15/06/2015).

Selain soal uber taksi, dikatakan Gubernur, kinerja Kadishub yang terus merosot juga tampak ketika tak memberi sanksi tegas bagi angkot-angkot yang kerap memicu kemacetan, karena ngetem sembarangan. Padahal, kata Ahok, dirinya telah mengingatkan berulang kali kepada Kadishub Benjamin Bukit, agar melaksanakan penertiban terhadap angkot-angkot nakal tadi.

"Jangankan yang enggak kelihatan yang taksi uber gitu, angkot ngetem aja enggak dikasih sanksi kok, udah jelas-jelas kerekam CCTV platnya berapa kok, kan tinggal cabut trayeknya, tinggal kasih peringatan 1 sampai 3 sudah saya ajarin, enggak ditanggapin," jelas Ahok.

Lalu kebijakan parkir di IRTI Monas juga menjadi faktor kuat alasan Gubernur memecat Kadishub DKI. Sebab, Ahok menyebutkan dirinya telah lama menginstruksikan agar memberlakukan parkir elektronik layaknya mall di Monas. Namun yang terjadi hingga kini parkir Monas masih menggunakan kertas parkir manual atau bayar kontan kepada penjaga parkir.

"Kenapa sih enggakk mau pakai e-money untuk parkir di monas, lelet lagi. Makanya kan saya bilang kenyamanannya takut saya ganggu dia ngulur-ngulur. Ya tunggu saja, saya sabar kok," ungkapnya.

Sebelumnya, ancaman pencopotan jabatan Kadishub DKI juga digaungkan Ahok lantaran, Kadishub DKI tak juga melaksanakan lelang untuk menentukan perusahaan swasta pemenang pengadaan teknologi penunjang peraturan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).

Padahal, diakui Ahok, dirinya sudah menyampaikan secara pribadi hal tersebut kepada Bukit. Lelang untuk menentukan perusahaan pemenang penyedia teknologi ERP, kata dia, harus bisa dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan Juni 2015.

"Saya sudah tekan Pak Benjamin, dia sudah bilang iya, iya, iya. Kalau dia enggak bisa, ya kita ganti dengan kepala dinas yang bisa," ujar Ahok beberapa waktu lalu.(rimanews.com)

IKUTI BERITA KLIK