Truk Sampah Wajib Pakai GPS, Ahok: Kalau Ada Wilayah Kotor Yang Salah Lurahnya!

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Foto: Immanuel Antonius/MI

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ingin membersihkan Ibu Kota dari gunungan sampah. Salah satunya, Ahok ingin membentuk 'pasukan' kebersihan di Jakarta Utara setelah menerima hibah lima truk sampah dari PT Pelindo II (Persero).

"Ini khusus untuk utara, khusus buat kota. Kita kan udah mulai pendelegasian ke lurah, camat dan kota. Jadi kalau sebuah wilayah kotor, maka yang disalahkan pertama itu pasti si lurahnya," ujar Ahok usai menerima truk sampah berwarna putih di halaman Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Senin (11/5/2015).

Lanjut Ahok, camat bertugas mengawasi kinerja lurah. Begitu pula dengan wali kota yang memantau kinerja camat. Dengan jenjang seperti itu, Ahok mengibaratkan jajaran SKPD di setiap wilayah harus seperti konsultan kontraktor dalam menjaga kebersihan di tempatnya.

"Jadi fungsi daripada SKPD-SKPD itu menjadi semacam konsultan-konsultan kontraktor. Tapi yang punya wilayah ini yang menentukan mau bersihnya, selokannya dan dia juga punya pasukan, 40 sampai 70 orang," sambungnya.

"Nah kayak-kayak hadiah gini, dikasih CSR gini, kita langsung kasih di wilayah. Jadi kita betul-betul ingin di Jakarta ini tidak ada sampah," tegas Ahok.

Dia gemas dengan model pengangkutan truk sampah selama ini di Ibu Kota. Sebab, Pemprov masih lebih mengandalkan sewa dari pihak swasta ketimbang membelinya langsung.

"Kalau kamu punya Rp 400 miliar buat sewa, kamu dapat berapa? 800 unit. Butuh enggak sewa? Kamu beli 800 biji, keliling aja sekampung-kampung deh. Kita itu enggak niat. Jadi memang enggak niat, ada sesuatu yang aneh di jakarta. Tapi enggak apa-apa lah, aku kan orang paling sabar kan," tambahnya.

Penyewaan dari swasta pun membuat Ahok kesal bukan main. Sebab, tidak jarang truk-truk sampah itu memilih lokasi pengangkutan yang dianggap menguntungkan untuk kantong pribadi sopirnya.

Tak ayal, ke depannya Ahok berniat memasangkan alat pelacak (GPS) di setiap unit truknya agar dapat langsung terintegerasi dengan sistem smart city DKI. Sehingga, keberadaan truk sampah dapat terdeteksi dan terkontrol.

"Sewa dari swasta, ini bisa main juga, kadang dijemput, kadang enggak dijemput. Jemput punya siapapun enggak jelas, enggak ada GPS. Jemput di rumah duka, banyak bunga, dihitung di kita juga. Jemput di restoran hitung di kita juga kan masalah kalau begitu," terangnya.

"Kita yang rusak semua mau beli baru makanya saya wajibin kenain GPS semua. Saya enggak mau oknum sopir yang kaya raya punya istri 3 gara-gata jemput sampah seenaknya. Ini saja masalah kita," keluh Ahok.(detik.com)

IKUTI BERITA KLIK