Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan, Jumat (31/10/2014) malam, sempat diwarnai kericuhan. Muktamirin meminta pimpinan sidang tetap melanjutkan muktamar sesuai jadwal.
"Itu dinamika saja," kata Fernita Darwis yang memimpin sidang dengan kericuhan tersebut, saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (1/11/2014) dini hari.
Fernita mengatakan, dinamika itu muncul karena para muktamirin meminta sidang tetap mengikuti jadwal, sekalipun pandangan umum dari pengurus daerah partai ini semua menerima pertanggungjawaban DPP dan pencalonan Djan Faridz sebagai ketua umum baru.
"Pimpinan sidang kan punya hak untuk mempercepat sidang, ketika sudah jelas pandangan umumnya begitu. Tapi muktamirin ternyata menolak," tutur Fernita. "Mereka meminta pengurus lama dinyatakan demisioner dulu, lalu pemilihan tetap dilakukan, dan seterusnya."
Setelah pandangan umum dari para pengurus daerah, Fernita memang langsung membacakan kesepakatan muktamar. "Maunya, sebagai pemimpin sidang mempercepat. Dan memang bisa pemimpin sidang begitu. Beberapa sidang semestinya sudah tak perlu," ujar Fernita tentang langkahnya itu.
Menurut Fernita, tak ada persoalan dengan keputusan muktamar yang dia bacakan itu. "(Muktamirin) hanya meminta seluruh mekanisme tetap dijalankan," kata dia.
Berikut ini enam butir kesepakatan yang dibacakan Fernita:
- Menerima laporan pertanggungjawaban DPP PPP 2011-2014.
- Mengamanatkan kepada muktamar DPP PPP di Jakarta tetap istiqomah dalam Koalisi Merah Putih.
- Mendukung DPP PPP 2011-2014 dan menolak SK Menkumham tanggal 28 Oktober 2014 tentang pengesahan DPP PPP versi Muktamar Surabaya.
- Menolak Muktamar Surabaya.
- Memberikan tindakan hukum dan administrasi sesuai AD/ART atas tindakan tidak terpuji yang dilakukan Suharso Monoarfa, Emron Pangkapi, dan Romahurmuziy.
- Memajukan dan mendukung Djan Faridz sebagai ketua umum secara aklamasi.
Fernita pun memastikan saat ini muktamar sudah berlanjut tanpa masalah. "Agenda sekarang sidang-sidang komisi," sebut dia.
sumber : kompas.com
IKUTI BERITA KLIK
