Partai Gerindra menyebut masyarakat di seluruh Indonesia acuh tak acuh pada pemilihan kepala daerah. Oleh sebab itu, mereka menilai pantas jika pemilihan kepala daerah dilakukan secara tidak langsung.
Hal ini disampaikan langsung oleh Anggota DPR RI Franksi Gerindra, Martin Hutabarat, dalam diskusi Polemik 'Mendadak Perppu' di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat.
"Jadi masyarakat kalau kita perhatikan banyak acuh tak acuh, salah satunya Pilkada Sumut calon daerah yang memilih jauh di bawah dari yang terdaftar, di Medan juga, Deli Serdang, itu gambaran umum seluruh Indonesia yang diikuti tidak sampai 50 persen. Rakyat tidak suka yang dipakai sekarang," kata Martin, Sabtu (4/10/2014).
Bagi Gerindra, lanjutnya, hal terpokok adalah membuat sistem kesejahteraan rakyat dengan menghempas kemiskinan. Pemilihan langsung dinilai tidak menimbulkan ekses luar biasa setelah 10 tahun.
Apabila eksesnya baik, tentu bakal didukung. Tetapi, karena eksesnya tidak baik, maka Gerindra memilih pemilihan tidak langsung.
"Eksesnya 322 gubernur wali kota masuk penjara, kami beranggapan biaya besar akibat biaya langsung, pemerintah rusak, kalau pun dia rajin juga akan menggunakan politik uang. Kalau enggak, enggak bisa dia mendapatkan promosi jabatan. Jadi sebaiknya kita potong agar bisa membuat agar bernegara itu tercapai," pungkas Martin.
Untuk menghindari hal-hal yang ditakutkan oleh sebagian besar masyarakat, harus ada aturan-aturan tambahan untuk mengatur pilkada tidak langsung.
Sumber : Kompas.com
IKUTI BERITA KLIK
