Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang (Perppu) terkait pemilihan kepala daerah. Pengesahan perppu ini masih menunggu pembahasan di DPR RI.
Pakar Politik Universitas Padjajaran, Idil Akbar, menilai ada permainan antara SBY dan DPR jika perppu tersebut disetujui. Pasalnya, DPR saat ini dikuasai oleh Koalisi Merah Putih.
"Ketika DPR tidak setuju perppu akan menjadi kebalikan, rakyat akan marah dengan DPR. Masalahnya, DPR enggak setuju. Padahal, SBY sudah melakukan berbagai bentuk perbaikan. Tapi kalau setuju, antara SBY dengan Partai Demokrat dan parpol di DPR ada deal-deal tertentu yang memungkinkan proses di dalam," ujar Idil dalam diskusi Polemik di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (4/10/2014).
Menurut dia, kondisi seperti ini akan menguntungkan SBY dan Partai Demokrat.
Pada kesempatan yang sama, politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menegaskan SBY tidak tahu-menahu soal walk out Partai Demokrat. Dia menyebut, saat itu, SBY susah dihubungi.
"Ini kehendak Tuhan, kita kontak Pak SBY tapi enggak bisa. Empat jam kami kontak enggak bisa. Benny Kaharman juga bilang memang enggak ada, eh tahunya di dalam mereka hilang. Sebenarnya enggak ada mau ambil keuntungan tapi karena ini kehendak Tuhan, jadi mengalir saja," pungkas Ruhut.
Sumber : Metrotvnews.com
IKUTI BERITA KLIK
