Presiden terpilih Joko Widodo menegaskan bahwa keputusan soal nama menteri merupakan hak prerogatif presiden. Siapa pun, termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, tak berhak mengintervensinya.
"Saya sudah sampaikan berulang-ulang, nama menteri itu hak prerogatif presiden. Itu sudah tertuang dalam konstitusi," ujar Jokowi ketika ditanya wartawan di Kantor Transisi, Jalan Situbondo 10, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/9/2014) malam.
Namun, Jokowi diam saja saat Kompas.com bertanya bahwa apakah sebagai presiden, Jokowi akan berkonsultasi dengan sejumlah pihak, termasuk Mega, atau tidak. Adapun seleksi menteri sendiri, lanjut Jokowi, belum ada perkembangan berarti.
Dirinya masih menerima usulan calon menteri dari seluruh pihak, misalnya dari partai politik pengusung, kelompok relawan, dan masyarakat umum. Dari kalangan partai politik pengusung sendiri, lanjut Jokowi, baru Partai Hanura yang memberikan usulan calon menteri ke Jokowi-Jusuf Kalla.
Sementara partai lainnya belum menyerahkan. Dia sekaligus menampik bahwa PDI Perjuangan telah menyerahkan 50 calon menteri. "PDI-P belum, PKB belum, Nasdem juga belum. Saya ngomong apa adanya loh ya ini," ujar Jokowi meyakinkan.
"Nantilah, kalau namanya sudah komplet, sudah fix, saya serahkan ke PPATK, ke KPK, untuk di-tracking dulu, baru diumumin," lanjut dia.
Jokowi belum memastikan kapan nama-nama itu masuk ke kantongnya. Jokowi hanya bisa memastikan bahwa pengumuman nama menterinya akan dilaksanakan setelah pelantikan dirinya dan Jusuf Kalla menjadi presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2014 mendatang.
Sumber : Kompas.com
IKUTI BERITA KLIK
