Pro Kontra Dana Aspirasi Rp 20 M, Ini Penjelasan Anggota DPR yang Menolak

images.detik.com

Jakarta - DPR tengah mengusulkan agar setiap anggotanya dapat dana Rp 20 miliar sebagai dana aspirasi. Membutuhkan Rp 200 triliun uang negara untuk memenuhi anggaran itu. Tapi harus dicatat, tidak semua anggota DPR setuju dengan dana itu.

Ada sejumlah anggota DPR yang menolak. Salah satunya anggota DPR asal PDIP Budiman Sudjatmiko. Dia mengaku secara pribadi dirinya tak sepakat dengan urusan dana aspirasi Rp 20 miliar itu.

“Secara pribadi saya menolak gagasan tersebut, dengan berbagai alasan yang menurut saya dapat diterima dengan akal sehat,” terang Budiman, Kamis (11/6/2015).

Budiman kemudian membeberkan alasan penolakannya itu. Berikut penjelasan dia:

1. Bahwa anggaran Rp. 20 Miliar sebagai dana aspirasi yang dialokasikan melalui anggota DPR dan ditujukan untuk pembangunan daerah pemilihan sesungguhnya tidak memiliki alasan yang kuat, sebab fungsi DPR yakni legislasi, pengawasan dan angaran tidak perlu menjangkau sejauh itu, dimana anggota DPR menjadi semacam saluran anggaran di daerah pemilihan, sementara disisi lain penggunaan anggaran yang selama ini ada (tunjangan reses dan sebagainya) belum dapat dimaksimalkan untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.

2. Jika kelak kemudian dana aspirasi itu direalisasikan, maka kerja-kerja angggota DPR kemudian akan diukur dari bagaimana dana aspirasi itu disalurkan, seorang anggota DPR hanya akan fokus bagaimana dana aspirasi ini tersalurkan, tentu akan ada faktor-faktor subjektif didalamnya yakni menyangkut basis pemiliha dan sebagainya, sementara sejatinya ketika sudah menjadi anggota DPR semestinya anggota yang bersangkutan suddah terlepas dari sekat-sekat subjektif tersebut dan bekerja untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

3. Saya masih percaya bahwa masih banyak anggota DPR yang memiliki kesungguhan untuk bekerja tanpa harus dibekali dengan alokasi anggaran sebesar Rp 20 Miliar, yang dengan sedaya mampunya bekerja untuk memproduksi Undang-undang yang baik untuk kepentingan masyarakat.

4. Dengan alokasi Rp. 20 Miliar maka anggota DPR terkesan mengambil kerja-kerja eksekutif, jika kemudian alasannya adalah untuk kepentingan daerah pemilihan, maka di daerah pemilihan sudah terdapat pemerintah daerah yang bekerja untuk pembentukan daerah masing-masing, belum lagi dikarenakan daerah pemilihan yang beragam ada yang dua Kabupaten/Kota bahkan ada yang sampai belasan Kabupaten/Kota dengan beragam persoalan dan kesulitan sendiri-sendiri.

Menurut Budiman, dengan keempat alasan tersebut dana Rp 20 miliar tersebut sudah melecehkan nurani dan akal sehat, baik untuk anggota DPR maupun untuk rakyat. 

“Saya percaya bahwa masih banyak anggota DPR yang bekerja dengan kesungguhan untuk kepentingan masyarakat, sebab itu anggota DPR jangan dikecilkan dengan urusan Rp 20 miliar semata namun lebih dari itu adalah bagaimana menghasilkan Undang-undang yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas demi kelangsungan bangsa dan negara,” terang dia.

“Melecehkan rakyat, dikarenakan bahwa kebutuhan rakyat yang beragam itu bukanlah disahuti dengan Rp 20 Miliar tetapi dengan kerja-kerja yang baik dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang,” tutupnya lagi.

Bagaimana dengan anggota DPR yang lain?(detik.com)

IKUTI BERITA KLIK