Ahok Tantang Warga Bidara Cina Uji Kesahihan Sertifikat

Warga memprotes saat Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Pemkot Jakarta Timur dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pengukuran tanah terkait proyek sodetan Ciliwung Kanal Banjir Timur (KBT) di wilayah Bidaracina, Jatinegara, Jakarta Timur, 28 Mei 2015. Proses pengukuran tanah sodetan diprotes warga setempat karena belum disepakati harga ganti rugi tanah. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan pemerintah DKI memiliki tanah dari lahan seluas 3,4 hektare di wilayah Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. 

Ahok menduga, warga yang menempati lahan tersebut tak memiliki sertifikat tanah resmi.  "Ini mengejutkan, karena kami memiliki sertifikat atas tanah tersebut," kata Ahok di Balai Kota, Jumat 5 Juni 2015.

Ahok meminta warga yang tinggal di lahan yang akan dibuat sodetan Kali Ciliwung itu menguji keaslian sertifikatnya di Badan Pertanahan Nasional pada Senin besok, 8 Juni 2015. "Sertifikatnya harus dicocokan benar atau tidak. Jangan-jangan masyarakat tertipu," ujar Ahok. 

Jika sertifikat tanah milik warga Bidara Cina itu ternyata palsu, kata Ahok, pemerintah DKI akan memindahkan mereka ke rumah susun yang telah tersedia tanpa memberikan ganti rugi. 

Namun jika sertifikat tanah tersebut asli, pemerintah DKI akan memindahkan warga ke rumah susun dan memberikan ganti rugi atas tanah tersebut menggunakan mekanisme appraisal atawa penaksiran. 

Wali Kota Jakarta Timur, Bambang Musyawardhana mengatakan ada sekitar 70 kepala keluarga yang mengklaim memiliki surat tanah asli. Dia menjelaskan, kepala keluarga tersebut bermukim di tanah seluas 3 ribu meter persegi dari 3,4 hektare tanah yang terkena pembangunan sodetan. 

"Mereka merupakan warga Bidara Cina, RW 4, 5, 14, dan 15," tuturnya ketika dihubungi Tempo. Pemerintah Jakarta Timur, Bambang menambahkan, telah melakukan sosialisasi ihwal pembangunan sodetan tersebut pada warga hingga tujuh kali.

Pembangunan sodetan Ciliwung senilai Rp 492,6 miliar semula diperkirakan rampung pada Maret 2015. Namun karena terkendala pembebasan lahan di 299 peta bidang di wilayah Bidara Cina, maka target penyelesaiannya molor menjadi Desember 2015. (tempo.co)

IKUTI BERITA KLIK