Dirut PAM Jaya: Pak Ahok Mau Cepat, tetapi Kami Tidak Bisa Tabrak Aturan

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat meninjau keadaan Kanal Banjir Barat (KBB) di Palyja, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2015). Kompas.com/Kurnia Sari Aziza

JAKARTA - Direktur Utama (Dirut) PAM Jaya Sriwidayanto Kaderi mengaku tak mempermasalahkan terancam dipecat jabatannya oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Menurut dia, selama ini, pihaknya telah bekerja sesuai dengan aturan yang ada sehingga ia beserta lembaganya akan melaksanakan berbagai program sesuai dengan peraturan yang ada.

"Kami ini kan ada aturan-aturan dan saya enggak mungkin tabrak aturan itu. Beliau (Basuki) mungkin bisa minta (pelaksanaan program) dengan cepat, tetapi saya harus ikut aturannya. Kalau enggak, nanti kami yang 'sekolah' (dilaporkan ke polisi atau penjara)," kata Sri di Balai Kota, Kamis (21/5/2015).  

Sri pun meyakini telah melakukan banyak hal selama memimpin BUMD yang bergerak di bidang pengelolaan air bersih di Jakarta ini. Meski demikian, ia enggan menjelaskan detail prestasi apa saja yang telah dilakukan PAM Jaya. Instansinya, kata Sri, selalu bergerak cepat jika sudah ada kesepakatan dari perjanjian yang ada. 

Mengenai rencana akuisisi Palyja dan Aetra oleh PAM Jaya, Sri meyakini pengelolaan air bersih tetap akan berjalan baik meski di bawah manajemen Pemprov DKI. "Saya pikir kami siap (kelola air bersih), enggak ada masalah. Banyak teman di Palyja dan Aetra yang sebagian pegawainya berasal dari PAM. Mereka juga ingin bergabung. Mereka enggak ambil pusing siapa yang mengelola, termasuk DKI," kata Sri.  

Basuki berulang kali meluapkan kekesalannya kepada PAM Jaya, terutama Sri Kaderi. Saat meresmikan dua teknologi di Palyja dan Aetra, Basuki mengungkapkan hal yang sama tentang PAM Jaya dengan kinerjanya yang lambat. 

Selama 2,5 tahun menjabat sebagai Wakil Gubernur, Basuki mengaku kerap marah kepada PAM Jaya. Seharusnya, lanjut dia, PAM Jaya bisa mengelola serta membangun pengolahan air baku secara mandiri. 

Basuki kemudian mencontohkan salah satu kebutuhan air bersih di Pantai Mutiara, Pluit, di Jakarta Utara. Menurut dia, warga-warga di sana terpaksa membeli air hingga Rp 20 juta tiap bulannya. Namun, demi mendapatkan air yang berkecukupan, warga kelas menengah ke atas itu menyanggupi tarif itu. Padahal, jika air laut bisa diolah menjadi air bersih, biaya yang dibutuhkan hanya sekitar 1 dollar AS atau Rp 11.000 tiap liternya. 

"Pangsa pasar di Pantai Mutiara ini kan jelas. Coba kalau bisa olah air laut jadi air bersih, kan kami juga punya Waduk Pluit, air semua masuk ke situ. Pengolahan air Jakarta Propertindo (Jakpro) saja bisa manfaatkan dengan ambil air dari Waduk Pluit dan jual ke Apartemen Laguna," kata Basuki. 

Pria yang akrab disapa Ahok itu kemudian membandingkan pengelolaan air Jakarta dengan Bekasi. Warga Bekasi bisa mengolah air dari Kanal Banjir Timur (KBT). Di sisi lain, ia menyayangkan PAM Jaya yang tidak mau berinvestasi di KBT, padahal stok air di KBT melimpah.(kompas.com)

IKUTI BERITA KLIK