Begini Alasan Jokowi Pilih Anggota Panitia Seleksi KPK

Presiden Joko Widodo berada di dalam mobil setelah tiba di Bandara Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah, 23 Mei 2015. Jokowi beserta keluarga pulang ke Solo untuk mempersiapkan pernikahan putra sulungnya Gibran Rakabuming dengan Selvi Ananda Putri. ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho

Jakarta - Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi segera mempersiapkan kode etik bagi internalnya sebelum melaksanakan tugasnya. Satu dari bahasannya adalah mengenai perlu-tidaknya anggota panitia melepas posisinya di tempat atau lembaga asalnya.

“Kami akan membuat code of conduct untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan,” kata juru bicara panitia seleksi, Betty Alisjahbana, di Istana Negara, Jakarta, 25 Mei 2015.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebelumnya meminta Ketua Pansel KPK, Destry Damayanti, memilih antara mundur dari jabatannya di Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau mundur dari panitia. Destry dia sebut menjabat staf ahli menteri di kementerian tersebut.

Destry merupakan satu dari sembilan anggota Panitia Seleksi yang dipilih Presiden Joko Widodo pada Jumat pekan lalu. Tak seperti sebelumnya, panitia seleksi kali ini diisi sembilan Srikandi dari latar belakang bidang ilmu yang berbeda. Presiden berharap pimpinan KPK yang terpilih bisa semakin menguatkan KPK. Panitia Seleksi kemarin bertemu dengan Presiden selama sekitar satu setengah jam.

Dalam pertemuan itu, Presiden menjamin panitia seleksi bebas dari intervensi Istana. Pemerintah hanya membantu panitia dalam penganggaran dan administrasi melalui Sekretariat Negara. "Saya memberi kepercayaan penuh kepada Pansel untuk bekerja memilih pimpinan KPK yang kredibel, berintegritas, dan dipercaya masyarakat," kata Joko Widodo.

Jokowi mengaku sengaja memilih panitia dari beda latar belakang. Tujuannya supaya komisioner yang terpilih cakap, tak hanya mengerti soal hukum, tapi juga bidang lainnya. Mereka diharapkan ikut memikirkan kelembagaan KPK sebagai institusi negara yang berwibawa dan dapat mengembangkan sistem investigasi modern, sekaligus membangun jaringan dan memiliki kerja sama yang baik di internal maupun antarlembaga," kata dia.

Presiden mencontohkan pemilihan ahli governance dan teknologi informasi yang bertujuan agar pimpinan KPK memiliki bekal kemampuan bidang tersebut dalam pemberantasan korupsi. Contoh lainnya, ahli manajemen ekonomi untuk mendapatkan pimpinan KPK yang cakap dalam bidang pencucian uang. “Kemudian ahli psikologi supaya pimpinan KPK berintegritas karena korupsi menyangkut perilaku," kata Jokowi.(tempo.co)

IKUTI BERITA KLIK