Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah tak bisa dipungkiri membuat sistem demokrasi berjalan mundur. Lantaran itu, pemerintah berupaya melakukan perbaikan dalam proses pemilihan kepala daerah.
Jalan yang ditempuh pemerintah adalah dengan mengajukan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. "Pada waktu itu kita memperoleh kesimpulan dalam memperbaiki, pemerintah mengusulkan untuk melakukan pilkada (tak langsung)," kata juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Dodi Riatmadji dalam diskusi di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (13/9/2014).
Pertimbangan melakukan revisi itu, kata dia, adalah ada 227 kepala darah yang tersangkut dalam maslh hukum. Salah satunya, kasus korupsi. "Ini menjadi korelasi dengan itu," imbuh dia.
Apalagi kemudian, kata Dodi, pilkada langsung dinilai menimbulkan konflik horizontal antarwarga. Tak hanya itu, banyak kerusuhan yang terjadi lantaran pilkada.
"Seperti di Timika, adanya pembunuhuan dari pemilihan langsung," tegas dia.
Sumber : Metrotvnews.com
IKUTI BERITA KLIK
