Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, menolak pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketua Bidang Komunikasi Politik Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional itu mengaku siap menerima sanksi dari partainya.
Namun, dia mengaku belum mendapat surat permintaan mundur dari partai anggota koalisi merah putih tersebut. Terlebih, dia merasa tidak ada kesalahan fatal yang diperbuatnya.
Desakan untuk mundur juga tidak ada. "Tidak ada," ujarnya, Bogor, Sabtu (13/9/2014).
Menurut dia, perbedaan pendapat merupakan hal yang biasa. Oleh karena itu, dia tidak akan keluar dari partainya.
Bima Arya merupakan salah satu kepala daerah yang tidak setuju Rancangan Undang-Undang Pilkada. Dia tidak setuju pilkada yang dilakukan secara tidak langsung seperti yang termuat dalam RUU itu.
Sumber : Metrotvnews.com
IKUTI BERITA KLIK
