Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dimaksimalkan seandainya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) benar-benar dilakukan melalui DPRD. Peran KPK dianggap penting untuk menjamin tidak adanya politik uang dalam proses demokrasi di tiap daerah itu
"Ada politik uang kan ada KPK dan PPATK, dan civil society untuk mengontrol,” kata pengamat politik Universitas Paramadina Herdi Sahrasad saat ditemui di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (13/9/2014).
Menurut Herdi, Pilkada langsung justru banyak memberikan hal buruk. Salah satunya terjadinya money politics ke masyarakat. "Kalau pilkada langsung itu kan uang langsung ke rakyat,” sebut dia.
Untuk itu, kata dia, pilkada tak langsung bisa menjadi salah satu solusi. “(Manfaatnya-red) penghematan biaya, mencegah konflik sosial dan horizontal di daerah, dan seleksi calon kepala daerah lebih selektif,” tegas Herdi.
Sumber : Metrotvnews.com
IKUTI BERITA KLIK
