Warga DKI Ogah Pakai Transportasi Umum, Ahok: Tunggu 2018

Para buruh pekerja berjalan di dekat jalur kereta api dalam perjalanan mereka untuk bekerja di Jakarta (2/6). Kereta api adalah transportasi massal andalan para pekerja di Jakarta. REUTERS/Beawiharta

Jakarta - Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia pada 26 Mei-3 Juni 2015 menunjukkan karyawan dan pekerja profesional di DKI Jakarta tak mau menggunakan transportasi umum.

Menanggapi temuan itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pasrah. "Mau bagaimana lagi? Saat ini tak ada opsi yang lebih baik," ucap Ahok saat ditemui seusai safari Ramadan di kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Selasa, 23 Juni 2015.

Menurut Ahok, warga DKI lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi karena transportasi massal di Jakarta belum aman dan nyaman. Ahok berujar, kekurangan transportasi umum di Jakarta adalah tak bisa menjamin penumpang tiba di tempat tujuan tepat waktu. 

Ahok mencontohkan, bus Transjakarta yang seharusnya dapat mempersingkat waktu tempuh tetap terjebak macet karena jalurnya tidak steril. Moda transportasi lain, semisal kereta rel listrik yang punya jadwal, juga terkadang datang tidak menentu dan membuat penumpang menunggu lama.

Ahok berharap masalah transportasi pelan-pelan terurai dan lancar pada 2018. Tahun itu adalah waktu mulai beroperasinya mass rapid transit (MRT) dan light rapid transit (LRT) yang diperkirakan sudah jadi satu koridor. Jumlah bus Transjakarta pun diperkirakan sudah ideal. "Mau tak mau, penumpang mobil nantinya beralih ke angkutan massal," tutur Ahok.

Survei itu dilakukan melalui wawancara dan kuesioner yang fokus pada responden di kawasan segitiga bisnis Jakarta: Jalan Jenderal Sudirman, M.H. Thamrin, dan Rasuna Said. Dari 250 responden, 80,4 persen di antaranya mencapai kantor memakai kendaraan pribadi. Hanya 13,6 persen yang memakai angkutan umum. Sedangkan sisanya tak menjawab. 

"Ini menunjukkan kegagalan pemerintah mengkampanyekan transportasi publik yang nyaman," kata Hendri Satrio, pengamat politik dari Universitas Paramadina sekaligus juru bicara Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia.(tempo.co)

IKUTI BERITA KLIK