Senyum Terpaksa PNS dan Sindiran Ahok

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dapat kejutan ulang tahun ke-49 dari relawannya yang mengatasnamakan Dukung Ahok Gubernur (DAG), di Balai Kota, Senin (29/6/2015). Kompas.com/Kurnia Sari Aziza

JAKARTA - Pada peluncuran kompetisi Hackathon Jakarta 2015 (HackJak 2015) di Balai Kota, moderator Rene Suhardono, mengawali acara dengan menyapa peserta acara. Jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI memenuhi bangku yang berada di barisan sebelah kanan, sementara tamu undangan lain berada di barisan sebelah kiri termasuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Selasa (30/6/2015). 

Sambil bercanda, Rene sempat menyinggung cara tersenyum dan bertepuktangan kedua barisan itu. "Saya takut ada di depan ini, barisan kanan enggak ada senyumnya. Beda sama sebelah kiri," ujar Rene. 

Sebenarnya, pernyataan itu hanyalah gurauan agar seluruh peserta acara bisa lebih santai sepanjang acara tersebut. Akan tetapi, Basuki menggunakan gurauan itu sebagai sindiran dalam sambutannya. 

Demi mendukung portal data DKI Jakarta yaitu data.jakarta.go.id, seluruh kepala SKPD diwajibkan untuk memasukkan data-data mereka ke dalam portal. Selain itu, data tersebut juga harus diperbarui dalam jangka waktu tertentu. 

Ahok (sapaan Basuki) mengeluhkan masih ada beberapa SKPD yang sulit dalam memberikan data. Menggunakan gurauan Rene di awal, Ahok menyebutkan hal itu lah yang membuat para SKPD susah senyum. 

"Data ini jangan Anda umpetin. Ini kenapa tadi pada enggak senyum, karena (mereka) ditugaskan banyak PR (pekerjaan rumah). Semua data harus ada di data jakarta.go.id," ujar Ahok. 

Ahok mengatakan demi keterbukaan infofmasi dia tidak akan segan-segan menstafkan kepala SKPD yang menentang rencananya. "SKPD mana yang enggak mau open data, kita stafkan," ujarnya. 

Ahok mengatakan keterbukaan data seperti ini sebenarnya memiliki dampak negatif bagi PNS nakal. Dia memberi contoh dengan membuka data, masyarakat menjadi tahu apa saja aset-aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Secara otomatis, masyarakat juga bisa memantau penggunaan aset tersebut. Tidak terkecuali dengan penataan pedagang kaki lima. 

Secara tidak langsung, Ahok mengaku lebih memilih memecat orang yang belum tentu bersalah daripada mempertaruhkan masa depan masyarakat Jakarta di tangan orang yang salah. 

"Misal saya dapat laporan PKL setor uang Rp 1 juta ke oknum camat. Pas saya tanya, mereka bilang 'enggak camatnya baik,'. Pokoknya kalau ada suara sumbang tentang kamu, ya pecat saja deh, mending kamu yang sial daripada saya yang sial," ujar Ahok.(kompas.com)

IKUTI BERITA KLIK